Oleh : Lili Guntur (Pemred KabarMerdekaNews.Com)
SETIDAKNYA ada tiga isu hangat di pertengahan Februari 2025 ini yang patut disoroti. Pertama masalah pencopotan kepala sekolah SMAN di Depok Jawa Barat, kedua masalah kegiatan retret para kepala daerah (terpilih) di Magelang dan ketiga masalah kegiatan kunker anggota DPRD salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat.
Terkait masalah pencopotan kepala sekolah SMA Negeri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, itu karena kepala sekolah tersebut tidak mentaati surat edaran Sekda Provinsi Jawa Barat perihal larangan sekolah mengadakan kegiatan study tour ke luar daerah. Namun SMAN tersebut tetap memberangkatkan siswanya study tour ke Bali dengan argumen bahwa pihak komite sekolah menyetujui dan mendukung kegiatan tersebut.
Sementara dilain pihak ada sejumlah orangtua siswa merasa keberatan diadakannya kegiatan study tour karena paktor biaya yang cukup memberatkan ,terutama dari kalangan orangtua siswa yang tidak mampu. Apalagi biaya untuk kegiatan study tour itu mencapai hampir 4 juta rupiah. Lantas apa hasilnya yang dapat dipetik dari kegiatan study tour itu selain hanya bersipat seremonial dan penghamburan saja. Menurut sejumlah orangtua siswa yang namanya study tour itu tidak penting – penting amat!
Kemudian masalah retret bagi para kepala daerah terpilih yakni gubernur/wakil gubernur,bupati/wakil bupati,walikota/wakil walikota, yang dilaksanakan di Magelang Jawa Tengah, kegiatan itu sesungguhnya dinilai positiv sebagai pembekalan bagi para kepala daerah. Sekaligus dalam rangka menyelaraskan visi dengan pemerintah pusat dalam upaya membangun bangsa dan negara. Para kepala daerah dalam mengemban tugasnya harus betul – betul mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat (bukan ingin dilayani), juga program yang dilaksanakan benar – benar pro rakyat.
Satu hal lagi yang menarik yang sepi dari publikasi (terutama media lokal) yakni masalah kunker sejumlah anggota DPRD salah satu kabupaten di Jawa Barat. Sebanyak 55 orang anggota dewan melakukan lawatan ke pulau Batam dan Labuan Bajo. Dengan berangkatnya mereka melaksanakan kunker atau piknik otomatis pelayanan terhadap masyarakat yang ada keperluan kepada anggota dewan tertunda selama 3 hari (sejak tanggal 17 s.d. 19 Februari 2025). Mereka berangkat melakukan lawatan dengan menggunakan anggaran daerah yang notabene itu uang rakyat.
Ini sungguh ironis! Pada saat presiden Prabowo menggalakan efisiensi anggaran dan memangkas anggaran yang bersipat seremonial, ini malah piknik! Bagaimana menurut anda?***
