Oleh: Nazaruddin
Di tengah narasi besar kemandirian ekonomi, muncul sebuah entitas bernama Koperasi Merah Putih yang menjanjikan swasembada dari lini akar rumput. Namun, di balik retorika nasionalismenya, kebijakan ini menyimpan aroma sentralisme yang menyesakkan napas otonomi desa. Bukannya memberdayakan, proyek ini justru terlihat seperti eksperimen yang dipaksakan dan berisiko tinggi bagi kedaulatan warga.
Dana Desa yang Terkoyak: Investasi atau Upeti?
Konsep anggaran Koperasi Merah Putih menjadi noda pertama dalam transparansi fiskal desa. Laporan mengenai pemotongan Dana Desa untuk menyuntik modal koperasi ini adalah bentuk “pemajakan” paksa terhadap hak warga. Dana yang seharusnya menjadi aspal jalan, pipa air bersih, atau insentif guru PAUD, kini tersedot ke dalam lubang hitam investasi yang manfaatnya belum tentu kembali ke kantong warga desa. Ini bukan lagi pemberdayaan, melainkan pengurasan likuiditas desa demi memenuhi ambisi pusat yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pickup India: Risiko Logistik di Tengah Jargon Lokal
Pengadaan mobil pickup asal India Mahindra dan Tata menjadi simbol keraguan perencanaan. Meski diniatkan sebagai armada pendukung, aset ini berpotensi menjadi besi tua di masa depan jika faktor pemeliharaan tidak diabaikan. Tanpa kewajiban membangun jaringan bengkel resmi dan ketersediaan suku cadang hingga ke pelosok Indonesia, kendaraan ini hanya akan menjadi beban operasional. Ironisnya, di tengah jargon “Cinta Produk Dalam Negeri”, pilihan justru jatuh pada merk asing yang layanan purna jualnya masih menjadi teka-teki bagi masyarakat pedesaan. Mengapa tidak memberdayakan industri otomotif lokal yang sudah memiliki akar infrastruktur lebih kuat?
Invasi Jabatan: Kembalinya “Dwi Fungsi” Lewat Pintu Belakang
Poin paling krusial sekaligus mengkhawatirkan adalah dominasi TNI dalam operasional koperasi ini. Kita sedang menyaksikan fenomena invasi jabatan dan urusan sipil yang semakin berani.
Keterlibatan militer dalam pengelolaan koperasi desa bukan sekadar “bantuan teknis,” melainkan bentuk penetrasi militer ke dalam struktur ekonomi sipil yang seharusnya mandiri. Fenomena ini menandakan:
• Erosi Profesionalisme: Prajurit yang dilatih untuk pertahanan negara kini justru disibukkan dengan urusan logistik pangan dan manajerial pasar.
• Normalisasi Intimidasi dalam Konflik Lahan: Kehadiran militer dalam pengadaan lahan memanfaatan prasarana umum seperti lapangan desa dan tanah kas desa yang dialihfungsikan secara sepihak untuk kepentingan koperasi, menciptakan ketidakseimbangan kuasa yang ekstrem. Respon warga yang semula kritis seringkali menciut menjadi ketakutan karena harus berhadapan dengan instrumen kekerasan negara.
• Penyempitan Ruang Sipil: Dengan dalih “stabilitas pangan,” TNI seolah diberikan karpet merah untuk masuk ke ranah yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Desa atau Dinas Koperasi secara profesional.
Jika militer sudah mengatur piring nasi dan roda ekonomi warga, lantas di mana batas antara pertahanan negara dan kontrol populis atas rakyat?
Proyek Mercusuar yang Menunggu Mangkrak?
Sejarah Indonesia mencatat banyak proyek ambisius yang lahir dari meja kekuasaan namun berakhir sebagai rongsokan sejarah. Koperasi Merah Putih, dengan segala kerumitannya, mulai dari kewajiban angsuran dari pinjaman modal, faktor SDM dikorelasikan dengan kompleksitas usaha, model bisnis seragam yang dipaksakan, sampai masalah pemeliharaan kendaraan, berada di persimpangan jalan yang berpotensi mangkrak.
Pertanyaan besarnya: Apakah ini sungguh-sungguh upaya menyejahterakan desa, atau sekadar proyek mercusuar baru yang dirancang untuk memuaskan ego kekuasaan dan memperluas kendali militer ke pelosok negeri?
Tanpa evaluasi menyeluruh, kita hanya sedang menunggu waktu sampai mobil-mobil India itu berkarat total dan Dana Desa habis tak bersisa, meninggalkan rakyat desa yang kian terhimpit di tanahnya sendiri. (Red)***
